BAB
I
PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG
Wewenang
merupakan syaraf yang berfungsi sebagai penggerak dari pada kegiatan-kegiatan.
Wewenang yang ada pada diri seseorang yang bersifat formal harus didukung pula
dengan wewenang yang bersifat informal , untuk mendapatkan kerjasama yang baik
dengan bawahan. Di samping itu wewenang juga tergantung pada kemampuan ilmu
pengetahuan, pengalaman dan kepemimpinan. Wewenang berfungsi untuk menjalankan
kegiatan-kegiatan yang ada dalam organisasi. Untuk mencapai tujuan organisasi
yang efektif dan efisien, maka perlu adanya pendelegasian tugas dari atasan ke
bawahan. Pendelegasian tugas ini juga harus dibarengi dengan pendelegasian
wewenang, sebab pendelegasian tugas tanpa pendelegasian wewenang sama halnya
orang mau pergi tapi tak punya uang.
1.2 RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan
latar belakang tersebut maka dapat ditentukan rumusan masalah sebagai berikut :
a.
Apa
yang dimaksud wewenang?
b.
Apa
yang dimaksud wewenang formal?
c.
Apa
yang dimaksud wewenang lini, staf, dan fungsional?
d.
Apa
yang dimaksud pendelegasian wewenang?
e.
Apa
manfaat dan hambatan pendelegasian?
f.
Bagaimana
pendelegasian yang efektif?
g.
Apa
prinsip-prinsip pendelegasian?
1.3 TUJUAN
Dari
rumusan masalah diatas, maka tujuan dari makalah ini adalah :
a.
Mengetahui
pengertian wewenang.
b.
Mengetahui
pengertian wewenang formal.
c.
Mengetahui
tentang wewenang lini, staf, dan fungsional.
d.
Mengetahui
pengertian pendelegasian wewenang.
e.
Mengetahui
manfaat dan hambatan pendelegasian.
f.
Mengetahui
pendelegasian yang efektif.
g.
Mengetahui
prinsip-prinsip pendelegasian.
BAB
II
PEMBAHASAN
3.1 Wewenang
Adalah hak untuk memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tercapai tujuan tertentu.
Adalah hak untuk memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tercapai tujuan tertentu.
Unsur yang ada di dalam wewenang
1. Seseorang mempunyai wewenang karena posisi yang diduduki,
bukan karena karakteristik pribadinya.
2. Wewenang tersebut di terima oleh bawahan karena
memiliki hak yang sesungguhnya.
3. Wewenang berlaku dari atas ke bawah sesuai dengan
struktur hierarki organisasi.
3.2 Wewenang Formal
T. Hani Handoko
membagi wewenang dalam dua sumber, yaitu :
1.
Teori Formal (klasik)
Merupakan
wewenang pemberian atau pelimpahan dari orang lain, wewenang ini berasal dari
tingkat masyarakat yang sangat tinggi dan secara hukum diturunkan dari tingkat
ke tingkat. Pandangan ini
menelusuri sumber tertinggi dari wewenang ke atas sampai sumber terakhir,
dimana untuk oranisasi perusahaan adalah pemilik atau pemegang saham.
2.
Teori Penerimaan
Wewenang
timbul hanya apabila hal itu diterima oleh kelompok atau individu kepada siapa
wewenang tersebut dijalankan dan ini tidak tergantung pada penerima (receiver).
Otoritas terletak pada orang yang dipengaruhi dan bukan pada yang mempengaruhi.
3.3 Wewenang lini, staf dan fungsional
Dalam suatu
organisasi pemimpinlah ynag bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dengan
sebaik-baiknya. Dan dalam mempertanggungjawabkan bukan berarti dia sendiri yang
melakukan, karena waktu, pehatian dan pengetahuan yang terbatas, maka dapat
menunjuk seseorang yang tepat untuk melaksanakannya, ini bisa lini, staf,
fungsional atau sekelompok orang yang berupa suatu panitia.
Gambar 1
Organisasi lini dan staf
Wewenang Lini (line
authority)
Bagian
organisasi yang secara langsung bertanggung jawab untuk mencapai tujuan
organisasi. Melakukan tugas-tugas pokok dari suatu organisasi atau perusahaan.
Atasan langsung memberi wewenang perintah dan tercermin sebagai rantai yang
diturunkan kebawah melalui tingkatan organisasi.
Wewenang Staf (staff
authority)
Memberikan nasehat
dan layanan pada lini dan manajer, dalam melaksanakan fungsinya tidak secara
langsung terlibat dalam kegiatan utama perusahaan atau organisasi. Hak yang dipunyai oleh satuan-satuan atau para
spesialis untuk menyarankan, memberi rekomendasi, atau konsultasi kepada
personalia lini.
Staf dibagi dua, yaitu :
•
Staf
Pribadi
Ø Membantu manajer
dalam melaksanakan beberapa atau semua fungsinya
•
Staf
Khusus
Ø Memusatkan
kemampuan mereka dalam satu bidang khusus dan membuat pelayanan tersedia bagi
departemen lain
Wewenang Staf
Fungsional (functional staff authority)
Hubungan terkuat
yang dimiliki staf dengan satuan lini. Bila spesialis staf diberi wewenang
fungsional oleh manajemen puncak maka dia mempunyai hak untuk memerintah satuan
lini sesuai dengan kegiatannya. Memiliki hak
untuk mengendalikan kegiatan yang dilaksanakan dalam departemen lainnya selama
berkaitan dengan tanggung jawab staf spesifik.
Konsekuensi
organisasi atau perusahaan yang menggunakan staf yaitu menambah biaya
administrasi, struktur organisasi menjadi kompleks dan kekuasaan, tanggung
jawab serta akuntabilitas.
3.4 Pendelegasian wewenang
Delegasi dapat
diartikan sebagai pelimpahan wewenang dan tanggung jawab formal dari atasan
kepada orang lain untuk melaksanakan tugas tertentu. Sedangan delegasi wewenang
adalah proses pengalihan wewenang dari atasan kepada orang yang ditunjuk.
Hal yang perlu diperhatikan dalam
mendelegasikan suatu kegiatan kepada orang yang ditunjuk, yaitu :
1.
Menetapkan dan memberikan tujuan
kegiatan yang akan dilakukan
2.
Melimpahkan sebagian wewenang kepada
orang yang ditunjuk
3.
Orang yang ditunjuk mempunyai kewajiban
dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan agar tercapainya tujuan
4.
Menerima hasil pertanggungjawaban
bawahan atas kegiatan yang dilimpahkan
Chester Barnard
mengatakan bahwa seseorang bersedia menerima komunikasi yang bersifat
kewenangan bila memenuhi :
a.
Memahami komunikasi tersebut
b.
Tidak menyimpang dari tujuan organisasi
c.
Tidak bertentangan dengan kepentingan
pribadi
d.
Mampu secara mental dan fisik untuk
mengikutinya
3.5 Manfaat dan hambatan pendelegasian
Manfaat dari adanya pendelegasian
wewenang, yakni :
•
Makin
banyak tugas manajer yang dapat dilimpahkan makin banyak kesempatan baginya
untuk mencari & menerima peningkatan tanggung jawab dari tingkatan manajer
yang lebih tinggi
•
Pelimpahan
akan memberikan keputusan yang lebih baik
•
Pelimpahan
yang efektif mempercepat pembuatan keputusan
•
Tugas
manajer bukan hanya pada satu kegiatan saja, oleh karena itu tugas yang
dianggap orang lain bisa melakukannya, dilimpahkan kepada orang yang ditunjuk.
Hal ini agar tercapai efektivitas dan efisiensi kerja
•
Manajer
lebih memperhatikan pada tugas-tugas yang perlu penanganan lebih serius dan
penting demi kelangsungan organisasi
•
Manajer
tidak harus mempelajari semua permasalahan karena adanya keterbatasan
•
Mendorong
dan mengembangkan bawahan yang menerima pelimpahan wewenang
Dari
segi manajer :
1. Manajer
merasa berkurang haknya dalam memutuskan sesuatu.
2. Manajer
tidak mau menghadapi risiko atas kegagalan tugas.
3. Manajer
tidak percaya atas kemampuan bawahannya.
4.
Manajer berpendapat bahwa bawahan akan
lbih senag bila tidak mempunyai hak pembautan keputusan yang luas.
5.
Manajer merasa terancam posisinya bila
bawahan yang menerima pelimpahan tugas dalam mengerjakannya lebih efektif.
6. Manajer
tidak mempunyai kemampuan manajerial untuk mendelegasiakn tugasnya.
Dari segi karyawan yang menerima delegasi :
1. Menerima
tambahan tanggung jawab dan akuntabilitas.
2. Perasaan
akan membuat kesalahan dan menerima kritikan.
3. Kurang
percaya diri akan kemampuannya.
3.6 Pendelegasian yang efektif
Yang perlu ada dalam wewenang agar wewenang tersebut
ditaati, yaitu :
1. Kekuasaan (power)
Kemampuan
untuk melakukan hak tersebut, dengan cara mempengaruhi individu, kelompok,
keputusan. Menurut jenisnya wewenang dibagi menjadi dua, yakni :
a. kekuasaan
posisi (potition power)
Didapat dari wewenang formal, besarnya
tergantung pada besarnya pendelegasian orang yang menduduki posisi tersebut.
b. kekuasaan
pribadi (personal power)
Berasal dari para pengikut dan
didasarkan pada seberapa besar para pengikut mengagumi, respek dan merasa
terikat pada pemimpin.
Wewenang dibagi menjadi 8 sumber, yaitu:
1. Reward power (kekuasaan balas jasa)
Kekuasaan imbalan
didasarkan atas kemampuan seseorang untuk memberikan imbalan kepada orang lain
(pengikutnya) karena kepatuhan mereka. Kekuasaan imbalan digunakan untuk
mendukung kekuasaan legitimasi. Berupa uang, perkembangan karir dan sebagainya
yang diberikan untuk melaksanakan perintah atau persyaratan lainnya.
2. Coercive power (kekuasaan paksaan)
Hukuman adalah segala
konsekuensi tindakan yang dirasakan tidak menyenangkan bagi orang yang
menerimanya, dan ditujukan untuk merubah tingkah laku. Contoh: Perilaku
para karyawan yang tidak baik bisa menjadi baik dengan adanya paksaan atasan.
Jenis hukuman dapat berupa
pembatalan promosi, pembatalan bonus maupun pelaksanaan hukuman seperti skors,
PHK, potong gaji, teguran di muka umum, dan sebagainya.
3. Legitimate power (kekuasaan sah)
Yakni kekuasaan yang dimiliki seorang pemimpin sebagai
hasil dari posisinya dalam suatu organisasi atau lembaga. Kekuasaan yang
memberi otoritas atau wewenang (authority) kepada seorang pemimpin untuk
memberi perintah, yang harus didengar dan dipatuhi oleh anak buahnya.
Gambar 2. Presiden dan Wapres RI
4. Control of information power (kekuasaan pengendali informasi)
Memiliki akses atau (jangkauan) atas
informasi yang relevan dan penting merupakan kekuasan. Pemimpin yang tidak mempunyai
kekuasan tidak mempunyai sumber daya atau jangkuan informsi atau maka tidak
memiliki hak prerogatif dalam pengambilan keputusan yang diperlukan agar
produktif.
Gaambar 3. Logo Microsoft
Perusahaan Software Terbesar di
Dunia
5. Referent power (kekuasaan panutan)
Jenis kekuasaan ini sangat dipengaruhi
dari seberapa besar kharisma seseorang.
Gambar 4. Hitler yang sedang
memerintah
6. Expert power (kekuasaan ahli)
Individu yang mendapatkan kekuasaan ahli bila memiliki
kemampuan atau keterampilan yang baik dalam bidang tertentu. Apabila individu
tidak tergantikan posisinya dalam suatu organisasi maka semakin besar pula
kekuasaannya.
Wewenang ada dua sisi,
yaitu sisi positif yang ditandai dengan pencapaian tujuan bersama atau
kelompok. Manajer disini berusaha mendorong bawahannya untuk mengembangkan
kecakapan dan kekuatan, baik secara individu maupun kelompok. Sisi negatif
memandang bahwa dengan kekuasaan berarti menguasai orang lain yang lebih lemah,
jadi memandang seseorang sebagai pesuruh saja.
Gambar
5. Sumber-sumber Kekuasaan Manajerial
Batasan-batasan
internal dan eksternal untuk wewenang dan kekuasaan.
Gambar
6. Batasan-batasan Wewenang dan Kekuasaan
2. Tanggung jawab & akuntabilitas
Kewajiban
untuk melakukan sesuatuyang timbul bila seseorang bawahan menerima wewenang
dari atasanya. Sedangkan akuntabilitas adalah permintaan pertanggungjawaban
atas pemenuhan tanggung jawab yang dilimpahkan kepadanya. Wewennag harus
berbanding lurus dengan tanggung jawab serta kebebasan dalam mengambil keputusan.
3. Pengaruh (influence)
Transaksi
dimana seseorang dibujuk oleh orang lain untuk melaksanakan suatu kegiatan.
3.7 Prinsip-prinsip pendelegasian yang
efektif
a.
Prinsip skalar
Perlu adanya garis wewenang yang jelas agar tidak
membingungkan orang yang menerima pendelegasian, manajer harus memikirkan
kepada siapa pendelegasian ini akan diberikan. Umpan balik dari orang yang
menerima deegasi tadi yaitu kepada siapa
harus mempertanggungjawabkan tugasnya.
b.
Prinsip kesatuan perintah
Satu tugas satu kepala, kepada siapa pertanggungjawaban ini
diberikan, ini tergantung pada dari siapa dia menerima delegasi tugas.
c.
Tanggung jawab, wewenang dan
akuntabilitas
Tanggung jawab untuk tugas-tugas tertentu diberikan ke tingkat organisasi paling bawah, ada cukup kemampuan dan informasi untuk menyelesaikannya agar tercapai efisiensi tugas. Untuk itu orang yang menerima pelimpahan tugas harus diberi wewewnang yang cukup, sehingga dia dapat mempertanggungjawabkan tugasnya pada atasan.
Tanggung jawab untuk tugas-tugas tertentu diberikan ke tingkat organisasi paling bawah, ada cukup kemampuan dan informasi untuk menyelesaikannya agar tercapai efisiensi tugas. Untuk itu orang yang menerima pelimpahan tugas harus diberi wewewnang yang cukup, sehingga dia dapat mempertanggungjawabkan tugasnya pada atasan.
BAB
III
PENUTUP
A.
KESIMPULAN
Dari pembahasan
tersebut maka dapat diambil kesimpulan berikut :
1.
Wewenang adalah hak untuk memerintah orang lain untuk melakukan atau
tidak melakukan sesuatu agar tercapai tujuan tertentu.
2.
Wewenang
formal
Wewenang dibagi
menjadi 2 sumber, yaitu :
a.
Teori
formal
b.
Teori
penerimaan
3.
Wewenang
lini, staf, dan fungsional
Wewenang Lini (line authority)
Melakukan
tugas-tugas pokok dari suatu organisasi atau perusahaan.
Wewenang Staf (staff authority)
Memberikan
nasehat dan layanan pada lini dan manajer, dalam melaksanakan fungsinya tidak
secara langsung terlibat dalam kegiatan utama perusahaan atau organisasi. Staf
dibagi dua, yaitu :
•
Staf
Pribadi
•
Staf
Khusus
Wewenang Staf Fungsional (functional
staff authority)
Memiliki hak
untuk mengendalikan kegiatan yang dilaksanakan dalam departemen lainnya selama
berkaitan dengan tanggung jawab staf spesifik.
4.
Pendelegasian
wewenang adalah proses pengalihan wewenang dari atasan kepada orang yang
ditunjuk.
5.
Manfaat
dan hambatan pendelegasian
Manfaat pendelegasian
:
•
Makin
banyak tugas manajer yang dapat dilimpahkan makin banyak kesempatan baginya
untuk mencari & menerima peningkatan tanggung jawab dari tingkatan manajer
yang lebih tinggi
•
Pelimpahan
akan memberikan keputusan yang lebih baik
•
Pelimpahan
yang efektif mempercepat pembuatan keputusan
•
Tugas
manajer bukan hanya pada satu kegiatan saja, oleh karena itu tugas yang
dianggap orang lain bisa melakukannya, dilimpahkan kepada orang yang ditunjuk.
Hal ini agar tercapai efektivitas dan efisiensi kerja
•
Manajer
lebih memperhatikan pada tugas-tugas yang perlu penanganan lebih serius dan
penting demi kelangsungan organisasi
•
Manajer
tidak harus mempelajari semua permasalahan karena adanya keterbatasan
•
Mendorong
dan mengembangkan bawahan yang menerima pelimpahan wewenang
Hambatan
pendelegasian :
a.
Dari
sisi manajer
b.
Dari
sisi karyawan yang didelegasikan
6.
Pendelegasian
yang efektif membutuhkan 3 hal, yakni :
a. Kekuasaan
(power)
b. Tanggung
jawab & akuntabilitas
c. Pengaruh
(influence)
7.
Prinsip-prinsip
pendelegasian ada 3, yaitu :
a.
Prinsip
skalar
b.
Prinsip
kesatuan perintah
c.
Tanggung
jawab, wewenang dan akuntabilitas
B. SARAN
Dengan
adanya wewenang dan delegasi wewenang dalam suatu organisasi diharapkan dapat
meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja organisasi tersebut. Asalkan
pelaksanaan wewenang dan delegasi wewenang masih memegang teguh tanggung jawab
utamanya.
Tidak ada komentar :
Posting Komentar